Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Apr 30, 2014 in Berita Terbaru, Opini | 0 comments

Perjuangan Demi Keutuhan NKRI

Perjuangan Demi Keutuhan NKRI

Papua adalah Pulau paling timur Indonesia yang merupakan pulau kaya akan kekayaan alam, keragaman budaya dan sebagian daratannya adalah hutan belantara, dimana tidak terpisahkan dalam sejarah perjuangan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wilayah papua adalah bagian dari NKRI yang mempunyai sejarah yang sama sebagai bagian dari NKRI.

Sejarah menunjukkan bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia sejak dari zaman kerajaan Majapahit. Bahkan pemuda Papua juga turut serta dalam pelaksanaan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dimana pemuda Papua saat itu diwakili oleh Poreu Ohee. Poreu Ohee sendiri adalah ayah dari salah seorang  Ondo Afi di Waena Bapak Ramses Ohee.

Setelah perjuangan yang panjang dan penuh pengorbanan, Indonesia berhasil mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta tersebut menegaskan bahwa bangsa Indonesia yang mencakup seluruh kepulauan nusantara bekas jajahan Belanda dari Sabang sampai dengan Merauke. Namun Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949, dengan catatan bahwa dalam setahun sejak penyerahan kedaulatan akan dibicarakan tentang penyerahan Papua barat antara Republik Indonesia dan Belanda.

Pada Tahun 1960 pemerintah Belanda dibawah perdana menterinya Joseph Luns menyadari bahwa mereka  semakin terdesak oleh tekanan dari pemerintah republik indonesia dibawah kepemimpinan sukarno untuk segera mengembalikan papua kepada republik indonesia. Belanda lalu membuat negara boneka yang diberi nama “west papua atau papua barat” dengan lagu kebangsaaan “hai tanahku papua” & dengan lambang negaranya yaitu “burung mambruk” serta nama bangsa adalah “papua”. Bersamaan dengan itu Belanda juga membentuk batalyon sukarela papua yang berkedudukan di arfiai  manokwari dengan kantor mayon menggunakan barak marinir Belanda, Batalyon inilah yang menjadi cikal bakal Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM).

Menjawab semua langkah politik Belanda tersebut presiden Sukarno lalu menjawab dengan mencetuskan Trikora (Tri komando rakyat) pd tgl 19 Desember 1961 di Yogyakarta, yg isinya sebagai Berilut :

  1. Gagalkan pembentukan negara papua buatan belanda kolonial.
  2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat  tanah air Indonesia.
  3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air & bangsa.

 

trikora merupakan momentum politik yang penting, sebab dengan trikora maka pemerintah Belanda dipaksa untuk menanda tangani   perjanjian PBB yang dikenal dengan perjanjian New York (New York agreement)  pada tgl 15 agustus 1962 mengenai west papua. Supaya pemerintah Belanda tidak malu maka penyerahan Nieuw Guinea kepada Indonesia dilakukan melalui penyerahan tanggung jawab administrasi pemerintahan wilayah tsb kepada UNTEA  pada tgl 1  mei 1962.

Kemudian setelah perjanjian tersebut, pada tanggal 1 Oktober 1962 sampai tanggal 1 Mei 1963 pemerintah Belanda resmi menyerahkan wilayah Papua kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera Merah putih di Papua yang bersebelahan dengan bendera PBB. Irian Barat diberi kesempatan oleh PBB untuk berpendapat melalui Pepera yang dilaksanakan pada 15 Juli sampai dengan 02 Agustus 1969. Hasil dari Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) menyatakan bahwa Irian Barat setuju bersatu dengan NKRI. Bukan itu saja, melainkan dikukuhkan juga dengan Resolusi PBB No. 2504 tanggal 19 oktober 1969. Indonesia melaksanakan hasil Pepera dengan membentuk Provinsi otonomi Irian Jaya dan Kabupaten Otonomi melalui UU No. 12 tahun 1969.

Sebelum itu, Persetujuan New York adalah sebagai dasar hukum Internasional pelaksanaan penentuan nasib sendiri, tidak menyebutkan diberlakukannya prinsip satu orang satu suara yang sering diartikan dengan “one man one vote” dalam Pepera di Irian. Persetujuan New York ini dibuat guna menjamin transparansi pelaksanaan penentuan nasib sendiri dengan memasukan unsur nasehat, bantuan dan partisipasi PBB. Dimana dalam New York Agreement terdiri atas 29 pasal dan mengatur 13 macam, yaitu :

  1. Pasal I tentang Pengesahan Persetujuan dan Resolusi Majelis Umum PBB.
  2. Pasal II tentang Penyerahan Pemerintahan.
  3. Pasal III s/d VIII tentang Pemerintahan PBB.
  4. Pasal IX s/d XI tentang taraf Pertama Pemerintahan PBB.
  5. Pasal XII s/d XIII tentang Taraf Kedua Pemerintahan PBB.
  6. Pasal XIV s/d XXI tentang Pemerintahan Indonesia dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).
  7. Pasal XXII s/d XXIII tentang Hak-Hak penduduk.
  8. Pasal XXIV tentang Soal-Soal Keuangan.
  9. Pasal XXV tentang Perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan terdahulu.

10. Pasal XXVI tentang Kelonggaran dan Kekebalan PBB terhadap milik, uang, modal dan para pegawai PBB.

11. Pasal XXVII tentang Ratifikasi.

12. Pasal XXVIII tentang Waktu mulai berlakunya Persetujuan.

13. Pasal XXIX tentang naskah resmi Persetujuan.

Persetujuan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Aide Memoire U Thant kepada Indonesia mengenai Bendera dan Penyerahan Kuasa tertanggal 31 Juli 1962, yang kemudian diamandemen dengan Aide Memoire tanggal 15 Agustus 1962 yang berbunyi :

  1. Kekuasaan Pemerintah Netherland atas wilayah Irian Barat akan dhentikan pada saat Wakil Khusus Sekretaris jenderal mulai memangku jabatannya. Pada hari itu juga bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dikibarkan.
  2. Sejak tanggal hari tu juga penarikan dan pemulangan pasukan-pasukan bersenjata Netherland akan dimulai dibawah pengawasan Wakil Khusus Sekretaris Jenderal dan akan diselesaikan secepat mungkin.
  3. Pada hari penyerahan wilayah Irian Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, bendera Netherland akan dikibarkan berdampingan dengan bendera PBB dan akan berkibar sampai 31 Desember.
  4. Penyerahan Kekuasaan kepada Indonesia akan dilaksanakan secepat mungkin sesudah tanggal 1 Mei 1963.

Adapun ketentuan rinci mengenai pelaksanaan hal penentuan nasib sendiri (act of free choice) terdapat dalam  pasal XVIII, yang meliputi 4 butir sebagai berikut :

  1. Konsultasi atau musyawarah dengan 9 dewan perwakilan mengenai prosedur dan cara-cara untuk mengetahui kebebasan pernyataan kehendak rakyat.
  2. Dalam jangka waktu ditetapkan oleh persetujuan tersebut, ditentukanlah tgl yang pasti untuk pelaksanaan act of free choice.
  3. Suatu formulasi yang jelas sehinga penduduk menentukan apakah mereka ingin tetap bergabung dengan Indonesia atau memutuskan hubungan mereka dengan Indonesia.
  4. Suatu jaminan bagi semua penduduk pribumi untuk ikut memilih dalam rangka penentuan nasib sendiri yang akan dilaksanakan sesuai dengan praktek Internasional.

Dalam tata kehidupan Internasional, tidak satupun Negara menyetujui gerakan separatisme. Dukungan dan persetujuan terhadap separatisme adalah bentuk pelaggaran terhadap prinsip dan tujuan PBB. Oleh karena itu, segala macam upaya dan bentuk yang bertujuan hendak memisahkan Papua dan NKRI sesungguhnya adalah bentuk gerakan separatisme yang harus diluruskan. Resolusi yang dikeluarkan oleh PBB untuk mengakui hasil Pepera harus dianggap sebagai dokumen yang menentukan bahwa act of free choice telah dilakukan dan hasil Pepera sudah diterima oleh hukum internaional melalui Resolusi PBB sehingga keberadaan Papua dan NKRI adalah sesuatu yang sudah final.

Dengan peristiwa yang terjadi di tanah Papua, kita sebagai rakyat Indonesia lebih meningkatkan rasa Nasionalisme demi membangun Papua untuk lebih maju dan sejahtera tanpa membeda-bedakan suku, ras dan agama.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>